SMAN 1 dan SMAN 4 Sungai Penuh, Resmi dilaporkan

0
1780

Viraljambi.com, SUNGAIPENUH-25/10/2019- Lanjutan aksi demo damai dikantor DPRD Kota Sungai Penuh, pada hari Kamis 21 Nov 2019 beberapa hari yang lalu, hari ini LSM Petisi Sakti kembali mengadakan aksi demo damai yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Aksi demo damai yang dilakukan didepan kantor kejaksaan ini mendapat tanggapan yang serius dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh yang dalam hal ini diwakili oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sumarsono, SH.

Dalam orasinya, LSM Petisi Sakti yang disampaikan oleh Sdr. Deddy meminta agar Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk menghentikan pungutan uang Komite dan pembelian LKS yang dilakukan oleh SMAN 1 dan SMAN 4 Sungai Penuh yang dinilai sarat dengan KKN.

Disamping itu mereka juga meminta agar pihak Kejaksaan memanggil dan memeriksa serta mengusut secara tuntas perilaku perilaku oknum yang diduga telah menyalahi aturan dalam dunia pendidikan sebagai mana yang telah dituangkan didalam Permendikbud no 75 thn 2016 tentang Komite Sekolah, karena menggalang dana bukanlah tugas dari Komite Sekolah.
Dalam Permendikbud no 75 thn 2016 pasal 3 ayat ( 1 ) disebutkan bahwa komute sekolah ditugaskan untuk mengawasi pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Komite sekolah juga bertugas memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah, RAPBS/RKAS.

Ketua LSM Petisi Sakti, Indra meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh agar dapat mengaudit kegiatan penggunaan dana BOS tahun 2018/2019 SMAN 1 dan SMAN 4 Sungai Penuh, karena kuat dugaan korupsi dana BOS yang menyebabkan kerugian negara. mereka juga meminta kepada Kejari agar dapat memanggil Kepsek SMAN 1 dan SMAN 4 Sungai Penuh, terkait dugaan jual beli LKS dilingkup instansi tersebut karena kuat dugaan terdapat unsur unsur pemaksaan terhadap siswa. Ditambahkannya bahwa pungutan uang Komite yang dilakukan oleh kedua sekolah tersebut, tidak memiliki payung hukum serta pertanggung jawaban atas hal yang tersebut di atas.

Menanggapi tuntun LSM Petisi Sakti, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Sumarsono, SH mengatakan akan memeriksa laporan tsb dan siap untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada LSM Petisi Saksi yang telah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam bentuk laporan didepan kantor Kejari Sungai Penuh, ungkapnya.

( WoE )

LEAVE A REPLY