DPRD Muaro Jambi Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2019

0
8

Reporter: Jeki Santoso

 

Viraljambi.com_Muarojambi- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten muaro jambi menggelar rapat paripurna pada dalam rangka Penyampaian Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Muarojambi Tahun 2019,
Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setia Bakti Didampingi Wakil Ketua II Ahmad Haikal dan dihadiri langsung Bupati Muaro Jambi Hj. Masnah Busro.SE. pada Selasa sore (23/06/20).

Dalam sampaian Rekomendasi Dari Fraksi Fraksi DPRD kabupaten Muaro jambi, hampir seluruhnya menyampaikan berbagai kritikan terkait kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Muaro Jambi selama tahun 2019 lalu, serta terapan anggarannya.

Seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Baijuri, ia menyampaikan Bahwa Penyampaian LKPJ Bupati tahun 2019 ini Terjadi pelanggaran Administrasi karena tidak sesuai dengan jadwal yang ada.

“Jelas Didalam aturan Bahwa, LKPJ itu Disampaikan Harusnya paling lambat Bulan April setiap tahunnya, namun nyatanya LKPJ Baru dilaporkan oleh Bupati Pada Awal Juni Lalu, Karenanya Fraksi PDI merekomendasikan agar LKPJ kedepannya dilaporkan tepat waktu,” Sebut Baijuri dalam pandangan Fraksinya.

Selain itu Juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat, melalui Juru Bicara nya Sukarman Bontet, ia menyebut ada beberapa pekerjaan fisik yang dianggap tak sesuai aturan diantaranya ialah Pembangunan Rigid beton di Desa Lopak alai yang telah rusak, dan di daerah tangkit juga ditemukan rabat beton yang baru 6 bulan telah rusak.

“Berdasarkan Prospek kami dilapangan ditemukan beberapa pekerjaan seperti jalan di dekat RSUD Sumgai Gelam juga telah rusak berupa tanah yang turun karena saat dibangun tidak padat, kami berharap Dinas PU PR kabupateb Muaro Jambi melakukan evaluasi atas pekerjaan ini,” Sebutnya.

Sementara Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drs. Ulil Amri. SE.ME mengatakan, setelah mempelajari LKPJ Bupati Muaro Jambi tahun 2019 didapati banyak data yang tidak akurat dan kurang update, sebagai data untuk kebutuhan sebuah laporan dan tidak menggambarkan kondisi objektif dilapangan, dan tidak semua OPD yang menyampaikan data nya dengan lengkap.

“Data laporan banyak yang tidak sesuai, salah satu contohnya data tingkat kepadatan penduduk kecamatan Kumpeh memiliki kepadatan tertinggi dengan jumlah penduduk 23.322 jiwa dengan luas wilayah 1658,93 Km persegi. Padahal di kecamatan jaluko itu jauh lebih padat yang jumlah penduduknya hampir 61 Ribu juta lebih,” Sebut Ulil Amri.

Lanjutnya, atas Analisis tersebut Fraksi PAN merekomendasikan agar pemerintah daerah dalam menyusun LKPJ Bupati Harus memiliki data yang akurat, Update terukur dan lengkap sehingga mudah dianalisa dan diambil kesimpulan.

Menanggapi hal ini, Bupati Muarojambi Hj. Masnah Busro. SE, dalam sambutannya menyampaikan terkait saran dan kritikan serta masukan yang diaampaikan oleh anggota dewan melalui juru bicara Fraksi masing masing, akan menjadi bahan perbaikan dimasa datang.

“Saya berterimakasih sekali kepada para anggota dewan yang telah menyampaikan baik saran kritikan maupun masukan nya, kedepan saya akan perbaiki ini, dan instansi yang menjadi catatan dewan nanti juga akan saya evaluasi kembali,” Tutupnya.

LEAVE A REPLY